ILMU PEMERINTAHAN
Jurusan Ilmu Pemerintahan yang berdiri tahun 1968 dan telah
terakreditasi A. Jurusan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan
keilmuan dan keterampilan yang komprehensif di bidang kepemerintahan.
Dengan dukungan staf pengajar yang berkualifikasi Profesor, Doktor, dan
Master, jurusan ini mencetak sarjana yang profesional. Jurusan Ilmu
Pemerintahan pernah mendapat Program Hibah Kompetensi Institusi dari
Dikti tahun 2010, telah meluluskan lebih dari 3.000 alumni dan bekerja
di berbagai bidang seperti institusi publik, privat dan jabatan di luar
pemerintahan, termasuk di dunia politik (partai politik), Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), dan Jurnalistik (wartawan).
Kurikulum jurusan ilmu pemerintahan menekankan pada penguatan tata
kelola pemerintahan yang baik (strengthening local governance). Jurusan
ini juga membekali mahasiswa dengan pengalaman lapangan berupa magang
riset (Praktek Kerja Pemerintahan). Kerjasama telah dilakukan oleh
jurusan ini baik dengan instansi pemerintah (KPP Propinsi Jawa Timur,
Pemkot Malang, DPRD Kota Batu, DPRD Kota dan Kabupaten Malang, KPU Kota
Malang), maupun LSM diantaranya (Lapinda Bidos, Indonesia Kita dan Putra
Bangsa). Dilengkapi dengan laboratorium ilmu pemerintahan berbasis
teknologi informasi, mahasiswa dapat mengakses dan mengembangkan potensi
akademik dan praktek terkait dengan dinamika pemerintahan.Keunggulan Ilmu Pemerintahan
keunggulan jurusan ilmu pemerintahan
- Kompetesi Unggulan. Mewujudkan kemampuan menyusun dan mengevaluasi kebijakan public, bernegisiasi, Public speaking, Analisa Politik Lokal, dan mendesign arah kebijakan pemerintahan daerah dalam mewujudkan konsep Good Governance.
- Kemampuan menyusun dan mengevaluasi kebijakan Publik
- Kemampuan menganalisis Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah
- Kemampuan Bernegosiasi
- Kemampuan Public Speaking
Jurusan Ilmu Pemerintahan merupakan salah satu jurusan yang ada
dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Malang berdiri pada tahun 1986 dengan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
0502/O/1516. Semula jurusan ilmu pemerintahan menampung alumni Akademi
Pemerintahan Dalam Negeri (APDN-Malang) yang ingin memperoleh gelar
sarjana S1. Oleh karena itu jurusan ilmu Pemerintahan semula diarahkan
untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada dalam lingkup pemerintahan.
Jurusan Ilmu Pemerintahan membekali mahasiswa dengan keilmuan dan
keterampilan yang komprehensif di bidang kepemerintahan.
Dalam perkembangannya, jurusan ilmu pemerintahan tidak hanya
diarahkan pada penyediaan sarjana-sarjana yang akan mengisi jabatan
pemerintahan saja, melainkan terbuka untuk jabatan di luar pemerintahan,
seperti misalnya di dunia politik (partai politik), LSM (lembaga
Swadaya Masyarakat, swasta (perusahaan) maupun di dunia jurnalistik
(wartawan).
Perkembangan kehidupan politik dan pemerintahan pasca reformasi
yang ditandai dengan semakin meningkatkan peran partai politik di semua
lini, memungkinkan partai politik tumbuh dan berkembang hampir di
seluruh pelosok tanah air bahkan di desa-desa. Disamping itu penerapan
desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kesempatan bagi
setiap daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya
sendiri sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Oleh
karena itu maka setiap daerah akan semakin banyak membutuhkan sumber
daya manusia yang tidak hanya terampil, namun juga memiliki akhlak yang
mulia, serta ditunjang dengan kapasitas dan kualitas keilmuan yang
tinggi di bidang politik dan pemerintahan daerah.
Untuk menjawab kebutuhan daerah akan ketersediaan sumber daya
manusia, yang terampil dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kehidupan
politik dan pemerintahan yang demokratis di daerah, maka jurusan ilmu
pemerintahan mengundang putera-putera daerah untuk bergabung dengan
jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang.
Dengan menempati kawasan yang luas dan berada di lokasi strategis
di tengah-tengah antara Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu,
serta ditunjang dengan suasana kota Malang yang sejuk, memungkinkan
terciptanya suasana belajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan tidak hanya
kondusif, tetapi juga menyenangkan. Selain itu, Jurusan Ilmu
Pemerintahan FISIP UMM memiliki staf pengajar yang berkualifikasi
profesor, doktor dan master, mulai 1968 jurusan ilmu pemerintahan telah
melahirkan sarjana yang professional yang dibutuhkan baik oleh institusi
publik maupun privat. Banyak alumni jurusan ilmu pemerintahan yang
bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran pemerintahan, baik
pemerintahan pusat, propinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota hingga
di jajaran pemerintahan desa dan kelurahan.
Perkebangan Ilmu Peeritahan
ARAH PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
Pengembangan ilmu pemerintahan dewasa ini termasuk cukup menggembirakan. Sudah mulai banyak perguruan tinggi yang mengembangkan program S2 maupun S3 bidang pemerintahan. Diharapkan pada masa-masa mendatang akan semakin banyak teori dan konsep pemerintahan yang dihasilkan.
Seiring dengan paradigma pengembangan ilmu lainnya yang mengarah pada pendekatan konvergensi sebagai pengganti pendekatan divergensi (lihat Immanuel Wallerstein dengan konsep ‘ world system’ – nya), maka ilmu pemerintahan juga perlu dikembangkan melalui pendekatan konvergensi. Artinya pemisahan secara tajam antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya sudah selayaknya tidak digunakan lagi. Melalui pendekatan konvergensi, ilmu pemerintahan justru akan dapat dikembangkan dengan pesat karena akan leluasa meminjam teori dan konsep dari berbagai ilmu lainnya, tanpa perlu mengingat lagi locus dan focus suatu ilmu. Bagi masyarakat, ilmu apapun harus dapat menjelaskan gejala dan atau peristiwa yang sedang menjadi pembahasan secara logis, rasional serta sistematis, sehingga ilmu tersebut bermanfaat bagi kehidupan.
Dilihat dari berbagai literatur aktual mengenai pemerintahan, nampak kecenderungannya mengarah pada penguatan manajemen pemerintahan. Buku-buku terkenal seperti karangan Osborne & Gaebler (1992), Michael Barzelay (1987), E.S. Savas (1987), Ingraham & Romzek and Associates (1994) menekankan perlunya penguatan manajemen pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pandangan Drucker (1995) yang mengatakan bahwa kegagalan organisasi pemerintah sebagai institusi penyedia jasa layanan lebih banyak disebabkan oleh aspek manajemennya.
Dilihat dari perkembangan ilmu manajemen yang sudah sampai pada generasi kelima (G5), maka manajemen yang digunakan pada sektor pemerintah barulah pada tahap generasi kedua (G2) ataupun generasi ketiga (G3). Sehingga sudah selayaknya apabila pemerintahan – baik sebagai ilmu maupun kemahiran – memanfaatkan kemajuan ilmu manajemen. Hal tersebut nampaknya akan menjadi embrio bagi lahirnya ilmu pemerintahan generasi kelima, yang isinya merupakan perpaduan antara ilmu pemerintahan dan ilmu manajemen. Terlebih lagi, nilai yang dimaksimumkan dari ilmu pemerintahan bukan hanya 1E (Efektivitas), melainkan sudah menjadi 4E (Efektivitas, Efisiensi, Equity/Keadilan, serta Ekonomik).
ILMU PEMERINTAHAN YANG KONTEMPORER
Ilmu pemerintahan kontemporer akan membahas tentang :
CIRI-CIRI PEMERINTAHAN INTERVENSI
Intervensi yg luas lingkupnya dari negara atas kehidupan ekonomi, sosial dan kultural;
Kepemimpinan negara dalam pengembangan bidang2 kehidupan tsb tidak perlu menunggu inisiatif dari swasta. Negara menetapkan sendiri arah yg ingin ditempuh, terlepas dr kerjasama ataupun sandaran yg berupa inisiatif2 dr swasta.
SIFAT-SIFAT TINDAKAN NEGARA
Primair;
Preventif, negara berusaha utk mencegah kejahatan dan juga menciptakan persyaratan2 bagi perkembangan yg bermanfaat, yg diinginkan ataupun yg dipilih olehnya (asas prevensi). Oleh krn itu sebanyak mungkin negara akan bertindak.
Sistematis; diperkecil kemungkinan terjadinya tindakan2 yg diserahkan kepada faktor kebetulan dan otomatisme. Penyusunan kebijakan dilandaskan kpd hasil analisis secara rasional dan diarahkan kpd penguasaan scr sistematis atas struktur2 dan proses2, pelaksanaan pemerintahan;
Perencanaan & prospektif, secara sistematis menetapkan arah bagi realisasi masa depan yg telah dipilih scr sadar (asas prospektivitas).
(Sumber : a. Van braam, 1998).
JENIS-JENIS INSTRUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Perundang-undangan, pengawasan, sanksi-sanksi negative, juga perundang-undangan semu;
Infrastrukturasi : menciptakan persyaratan2 dasar bersifat struktural-material bagi perkembangan2 yg dikehendaki (pembangunan pelabuhan, jalan raya, bendungan dlsb).
Pemberian subsidi : mencipatakan persyaratan2 yg bersifat finansial dan fiskal bagi perkembangan yg dikehendaki;
Pemberian aneka pelayanan : pemberian aneka barang dan jasa oleh lembaga pemerintah guna menjamin terpenuhinya kebutuhan yg dikehendaki, pencapaian tingkat kehidupan dan tingkat perkembangan tertentu;
Pemberian informasi utk menjamin atau memajukan perkembangan yg diinginkan ataupun utk mempermudah tercapainya tingkat pemenuhan kebutuhan tertentu.
(Sumber : A. van Braam, 1998).
Menurut Soewargono (1995), dilihat dari sifatnya, ilmu pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :
Ilmu Pemerintahan Eklektis;
Ilmu Pemerintahan Integratif;
Ilmu Pemerintahan Terapan.
Ilmu Pemerintahan Eklektis :
Sebagian besar bahannya berasal dari ilmu-ilmu pembantu seperti ilmu politik, sosiologi, ilmu hukum dlsb, kemudian disusun secara berdampingan dan berurutan menampilkan informasi2 yg bersifat paradigmatik konseptual, teoretis ataupun normatif.
Ilmu Pemerintahan Integratif:
Informasi yang dipetik dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, disaring dan dipertimbangkan kemudian diintegrasikan menuju ke arah yang terpadu. Pengetahuan baru yang terintegrasi secara paradigmatik maupun secara teoretis berbeda sama sekali dengan disiplin ilmu yang semula merupakan induknya.
Ilmu Pemerintahan Terapan :
Ilmu pemerintahan terapan berkaitan erat dengan praktek pemerintahan, dengan fungsi memperbaiki praktek-praktek penyelenggaraannya menuju pemerintahan yang baik. Ilmu pemerintahan terapan merupakan pengetahuan yang bersifat empiris, dengan memperhatikan aspek normatif. Ilmu pemerintahan terapan sangat terikat pada nilai-nilai setempat.
Sumber : http://artikelpemerintahan.blogspot.com/2008/11/arah-pengembangan-ilmu-pemerintahan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar